MGMP TIK KOTA BATU: AD ART MGMP TIK KOTA BATU

Minggu, 15 April 2012

AD ART MGMP TIK KOTA BATU

07.43 | Diposting oleh MGMP TIK KOTA BATU | Edit Entri

ANGGARAN DASAR

MUSYAWARAH GURU MATA PELAJARAN

TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI (TIK)

SEKOLAH MENENGAH PERTAMA / MADRASAH TSANAWIYAH (SMP/MTs) NEGERI/SWASTA

KOTA BATU

PROVINSI JAWA TIMUR

PEMBUKAAN

Dengan Rahmat Allah Tuhan Yang Maha Esa,

Kami guru mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam Kota Batu, menyadari pentingnya usaha bersama dalam membina, meningkatkan dan mengembangkan profesionalisme guru mata pelajaran Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), demi terbangunnya masyarakat modern yang berlandaskan keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945. Kami para guru mata pelajaran Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) bersepakat untuk bergabung dalam suatu wadah yang dibentuk dengan Anggaran Dasar.

Berdasarkan kesepakatan ini, dan dengan semangat “Ing Ngarso Sung Tulodho, Ing Madyo Mangun Karso, Tutwuri Handayani”, maka kami para guru mata pelajaran TIK SMP/MTs Kota Batu bersama-sama membentuk organisasi profesi yang diberi nama MUSYAWARAH GURU MATA PELAJARAN TIK SEKOLAH MENENGAH PERTAMA / MADRASAH TSANAWIYAH (SMP/MTs) KOTA BATU, yang disingkat MGMP TIK SMP/MTs KOTA BATU yang memiliki Anggaran Dasar sebagai berikut :

BAB I

NAMA DAN DASAR PENDIRIAN

Pasal 1

Nama

Organisasi profesi ini diberi nama MUSYAWARAH GURU MATA PELAJARAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI SEKOLAH MENENGAH PERTAMA / MADRASAH TSANAWIYAH KOTA BATU, yang disingkat MGMP TIK SMP/MTs KOTA BATU

Pasal 2

Dasar Pendirian

MGMP TIK SMP/MTs KOTA BATU didirikan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Batu.

BAB II

KEDUDUKAN, SIFAT, DAN TUJUAN

Pasal 3

Kedudukan dan Sifat

1.MGMP TIK SMP/MTs KOTA BATU berkedudukan di SMP Negeri 1 Batu Jalan Kyai Haji Agus Salim No. 55 Batu 65314

2.MGMP TIK SMP/MTs KOTA BATU bersifat organisasi nonstruktural, mandiri, kekeluargaan, menganut prinsip maju bersama serta diselenggarakan dari, oleh, dan untuk guru yang menjadi anggota.

Pasal 4

Tujuan

Tujuan organisasi profesi ini adalah :

Memperluas wawasan dan pengetahuan guru dalam berbagai hal, khususnya penguasaan substansi materi pembelajaran, penyusunan silabus, penyusunan bahan-bahan pembelajaran, strategi pembelajaran, metode pembelajaran, memaksimalkan pemakaian sarana/prasarana belajar termasuk alat laboratorium, memanfaatkan sumber belajar, dan sebagainya.
Memberi kesempatan kepada anggota kelompok kerja atau musyawarah kerja untuk berbagi pengalaman serta saling memberikan bantuan dan umpan balik.
Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan, serta mengadopsi pendekatan pembaharuan dalam pembelajaran yang lebih profesional bagi peserta kelompok kerja atau musyawarah kerja.
Memberdayakan dan membantu anggota kelompok kerja dalam melaksanakan tugas-tugas pembelajaran di sekolah.
Mengubah budaya kerja anggota kelompok kerja atau musyawarah kerja (meningkatkan pengetahuan, kompetensi dan kinerja) dan mengembangkan profesionalisme guru melalui kegiatan-kegiatan pengembangan profesionalisme di tingkat MGMP Kota Batu.
Meningkatkan mutu proses pendidikan dan pembelajaran yang tercermin dari peningkatan hasil belajar peserta didik.
Meningkatkan kompetensi guru melalui kegiatan-kegiatan di tingkat MGMP Kota Batu.

BAB III

ORGANISASI

Pasal 5

Struktur, Susunan dan Fungsi Organisasi

Struktur organisasi, susunan pengurus dan fungsi pengurus MGMP TIK SMP/MTs KOTA BATU diatur dalam Anggaran Rumah Tangga (ART).

Pasal 6

Hak dan Kewajiban Pengurus

Hak dan kewajiban pengurus MGMP adalah:

Ketua atas nama pengurus berhak mewakili secara sah di luar organisasi untuk mewakili sesuatu hal demi kemajuan organisasi.
Bilamana Ketua berhalangan hadir karena sesuatu hal, maka Wakil Ketua dapat mewakili Ketua dengan hak dan kewajiban yang sama.
Bilamana Ketua dan/atau Wakil Ketua berhalangan hadir karena sesuatu hal, maka Sekretaris dapat mewakili Ketua dan/atau Wakil Ketua dengan hak dan kewajiban yang sama.
Pengurus berkewajiban menjalankan pekerjaan sehari-hari di dalam organisasi dan menjalankan keputusan-keputusan Rapat Anggota MGMP.
Sekretaris berkewajiban menyelenggarakan surat menyurat dalam organisasi.
Bendahara menangani kekayaan/keuangan organisasi dan melaporkan kepada pengurus yang selanjutnya dipertanggungjawabkan kepada Rapat Anggota

BAB IV

KEPENGURUSAN

Pasal 7

Masa Kepengurusan dan Pemilihan Pengurus

Periode Jabatan Pengurus adalah 2 (dua) tahun dan dapat dicalonkan kembali pada pemilihan periode berikutnya.
Bila Pengurus terpilih kembali maksimal masa jabatannya 2 (dua) periode
Pengurus dipilih langsung oleh anggota.
Tata cara pemilihan Pengurus diatur dalam Anggaran Rumah Tangga (ART).

BAB V

KEANGGOTAAN

Pasal 8

Syarat Keanggotaan

Anggota MGMP TIK SMP/MTs KOTA BATU terdiri dari Guru-guru PNS dan Non-PNS yang mengajar mata pelajaran TIK di Kota Batu, baik di sekolah negeri maupun di sekolah swasta di bawah naungan Departemen Pendidikan Nasional dan di bawah naungan Departemen Agama.
Syarat menjadi anggota dan Prosedur Pendaftaran diatur dalam Anggaran Rumah Tangga (ART)

Pasal 9

Hak dan Kewajiban Anggota

Kewajiban anggota adalah:

Membantu terlaksananya tujuan organisasi.
Mematuhi aturan dan putusan organisasi.
Menjaga martabat dan kehormatan profesi.
Anggota berhak mengikuti pendidikan dan pelatihan yang diusahakan oleh organisasi.
Anggota berhak mendapat bimbingan untuk meningkatkan profesionalismenya.
Anggota berhak dipilih dan memilih pengurus untuk menjalankan organisasi.
Seluruh anggota berhak mengajukan usulan untuk kemajuan organisasi.

BAB VI

KEGIATAN

Pasal 10

Untuk mencapai tujuan pada pasal 4 diatas, kegiatan organisasi profesi ini adalah:

I. Kegiatan Rutin:

Diskusi permasalahan pembelajaran
Penyusunan silabus, program semester, dan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran
Analisis kurikulum
Penyusunan instrumen evaluasi pembelajaran
Pembahasan materi dan pemantapan menghadapi Ujian Nasional

II. Kegiatan Pengembangan:

Penelitian
Penulisan Karya Tulis Ilmiah
Seminar, lokakarya, koloqium (paparan hasil penelitian), dan diskusi panel
Pendidikan dan Pelatihan berjenjang (diklat berjenjang)
Penerbitan jurnal MGMP
Penyusunan website MGMP
Forum MGMP provinsi
Kompetisi kinerja guru
Peer Coaching (Pelatihan sesama guru menggunakan media ICT)
Lesson Study (kerjasama antarguru untuk memecahkan masalah pembelajaran)
Professional Learning Community (komunitas belajar professional)

BAB VII

PROGRAM KERJA

Pasal 11

Penyusunan Program Kerja

Program Kerja MGMP disusun sekurang-kurangnya sekali dalam satu periode kepengurusan.
Prinsip-prinsip penyusunan program kerja diatur dalam Anggaran Rumah Tangga (ART).

BAB VIII

PEMBIAYAAN

Pasal 12

Pembiayaan MGMP TIK SMP/MTs KOTA BATU berasal dari sumber yang sah atau sumber sah lain yang tidak mengikat.
Sumber pembiayaan organisasi dijelaskan dalam Anggaran Rumah Tangga (ART).

BAB IX

PENJAMINAN MUTU DAN PELAPORAN

Pasal 13

Pelaksanaan Penjaminan Mutu dan Pelaporan

Untuk menjamin mutu kegiatan MGMP perlu dilaksanakan penjaminan mutu yang akan melihat kesesuaian antara standar dengan pemenuhannya.
Data untuk penjaminan mutu diperoleh dengan melakukan pemantauan dan evaluasi.
Pelaksanaan penjaminan mutu yang meliputi mekanisme pemantauan dan evaluasi serta pelaporannya diatur dalam Anggaran Rumah Tangga (ART).
Laporan meliputi substansi kegiatan dan administrasi disampaikan kepada ketua MGMP, ketua MKKS, dan Kepala Dinas Pendidikan

BAB X

PERUBAHAN ANGGARAN DASAR, TATA TERTIB PERSIDANGAN,

DAN PEMBUBARAN ORGANISASI

Pasal 14

Perubahan Anggaran Dasar

Anggaran Dasar ini hanya dapat diubah dengan Rapat Anggota MGMP yang dengan sengaja diadakan untuk maksud tersebut.
Rapat perubahan Anggaran Dasar harus dihadiri sekurang- kurangnya dua pertiga dari jumlah anggota MGMP.
Keputusan rapat perubahan Anggaran Dasar dianggap sah jika disetujui oleh duapertiga Anggota yang hadir.
Apabila quorum tidak terpenuhi seperti yang dimaksud pada ayat 2 dan 3 pasal ini, maka pengesahan perubahan Anggaran Dasar dianggap tidak sah.

Pasal 15

Tata Tertib

Tata tertib persidangan ditetapkan Pengurus dan disahkan dalam Rapat Anggota MGMP.

Pasal 16

Pembubaran

Organisasi ini hanya dapat dibubarkan dengan keputusan Rapat Anggota MGMP yang sengaja diadakan untuk maksud tersebut.
Rapat Anggota harus dihadiri sekurang-kurangnya dua pertiga dari jumlah anggota MGMP.
Keputusan rapat pembubaran dianggap sah jika disetujui oleh seluruh anggota MGMP yang hadir dan diketahui oleh Kepala Dinas Pendidikan

BAB XI

PENUTUP

Pasal 17

Anggaran Dasar ini ditetapkan pada pertemuan Guru-guru mata pelajaran TIK di Kota Batu tanggal 8 Maret 2011
Anggaran Dasar ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Disahkan di : Batu

Tanggal : 8 Maret 2011

Ketua MGMP TIK SMP/MTs Sekretaris,

Kota Batu,

Arifin, S.Pd. Ratih Denok Viannata,S.Pd

NIP.19 5501051978031008

Mengetahui,

Pengawas Ketua MKKS Kota Batu

Pembina Mata Pelajaran TIK

Drs. Haris Siswoko, M.Pd Drs.Samsul Hidayat

NIP 19560428 198111 1 002 NIP 19550813 197703 1 006

ANGGARAN RUMAH TANGGA
MUSYAWARAH GURU MATA PELAJARAN TIK SMP/MTs

KOTA BATU

PROVINSI JAWA TIMUR

BAB I
KEANGGOTAAN

Pasal 1

Anggota

Angggota MGMP TIK SMP/MTs KOTA BATU adalah Guru PNS dan non PNS yang mengajar mata pelajaran TIK di SMP/MTs Negeri dan Swasta di wilayah Kota Batu. Setiap anggota mewakili sekolah yang menjadi tempat tugasnya.

Pasal 2

Syarat Anggota

Syarat menjadi anggota MGMP TIK SMP/MTs KOTA BATU adalah:

Guru mata pelajaran TIK SMP/MTs Negeri dan Swasta yang berada di wilayah Kota Batu.
Masih aktif mengajar mata pelajaran TIK di SMP/MTs Negeri dan Swasta yang berada di wilayah Kota Batu.
Sanggup menaati dan melaksanakan semua keputusan dan peraturan organisasi.

Pasal 3

Prosedur Pendaftaran Anggota

Calon anggota mengisi formulir keanggotaan.
Pengurus melakukan penelitian isian calon anggota.
Pengurus menerbitkan surat keputusan keanggotaan yang ditembuskan kepada MKKS SMP/MTs dan Dinas Pendidikan

Pasal 4

Masa akhir keanggotaan

Keanggotaan dinyatakan berakhir jika anggota:

Meninggal dunia.
Purna tugas/pensiun.
Mutasi keluar Kota Batu.
Mengundurkan diri atas permintaan sendiri.

BAB II

SUSUNAN PENGURUS

Pasal 5

Pengurus MGMP TIK SMP/MTs KOTA BATU berjumlah 14 orang, terdiri atas:

satu orang Ketua;
satu orang Wakil Ketua;
satu orang Sekretaris;
dua orang Bendahara;
tiga orang anggota Bidang Humas dan Kerja Sama;
dua orang anggota Bidang Pengembangan Organisasi;
dua orang anggota Bidang Pengembangan Profesi;
dua orang anggota Bidang Sarana Prasarana.

BAB III

PEMILIHAN PENGURUS

Pasal 6

Pengurus MGMP TIK SMP/MTs KOTA BATU dipilih secara langsung dari dan oleh anggota dalam rapat pleno setiap akhir periode kepengurusan.
Pengurus dipilih setiap 2 (dua) tahun sekali sampai terbentuknya kepengurusan yang baru.
Pengurus lama dapat dipilih kembali.

BAB IV

MASA BAKTI KEPENGURUSAN

Pasal 7

Masa bakti kepengurusan ditetapkan untuk masa 2 (dua) tahun.
Masa bakti kepengurusan berakhir bersamaan dengan disahkannya kepengurusan yang baru.
Masa bakti kepengurusan paling lama 2 (dua) periode berturut-turut.

BAB V

SYARAT-SYARAT MENJADI PENGURUS
Pasal 8

Syarat Menjadi Pengurus

Sebagai anggota aktif.
Memahami dan menguasai Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
Bersedia menjadi pengurus.

BAB VI

HAK DAN KEWAJIBAN PENGURUS
Pasal 9

Kewajiban

Pengurus berkewajiban:

Menjalankan semua ketentuan yang tercantum dalam AD/ART, semua peraturan dan keputusan MGMP TIK SMP/MTs KOTA BATU.
Menyelenggarakan rapat anggota.
Menyelenggarakan rapat pengurus.
Memberikan pertanggungjawaban pada rapat anggota akhir masa bakti.
Memberikan informasi dan mengembangkan hasil pelatihan dan penelitian yang berkaitan dengan pendidikan.

Pasal 10

H a k

Pengurus berhak:

Memberikan saran dan masukan untuk perkembangan dan kemajuan organisasi.
Memperoleh manfaat dan kesempatan pada kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan pengembangan wawasan keilmuan, wawasan kependidikan maupun pembinaan di bidang pendidikan.
Dipilih dan memilih menjadi pengurus.

BAB VII

PERGANTIAN PENGURUS ANTAR WAKTU

Pasal 11

Pergantian pengurus dapat dilakukan sebelum masa baktinya berakhir apabila yang bersangkutan sudah tidak aktif menjadi guru mata pelajaran TIK KOTA BATU.
Pengisian kekosongan pengurus dilaksanakan dalam rapat pleno.

BAB VIII

PERMUSYAWARATAN DAN RAPAT-RAPAT
Pasal 12

Rapat anggota diadakan untuk :

1.1 hal-hal yang menyangkut kepentingan anggota;

1.2 memilih pengurus;

1.3 menentukan restra dan program kerja tahunan;

1.4 menilai pertanggungjawaban pengurus.

Rapat anggota diselenggarakan sekurang-kurang 1 kali dalam satu semester.
Dalam keadaan istimewa dapat diadakan rapat sewaktu-waktu atas pertimbangan pengurus.
Rapat anggota dinyatakan sah apabila disetujui sekurang-kurangnya setengah yang hadir.
Pengambilan keputusan diupayakan musyawarah mufakat.
Apabila pengambilan keputusan sebagaimana butir 5 tersebut tidak dapat dilaksanakan maka keputusan diambil dengan suara terbanyak.
Keputusan rapat dinyatakan sah apabila disetujui oleh sekurang-kurangnya setengah lebih satu anggota yang hadir.

Pasal 13

Rapat

Rapat terdiri atas:

Rapat anggota paripurna/pleno;
Rapat kerja pengurus.
Rapat pengurus harian.

Rapat pengurus harian diadakan 2 bulan 1 kali dan sewaktu-waktu jika ada hal penting.

BAB IX

PROGRAM KERJA

Pasal 14

Program kerja disusun berdasarkan Renstra MGMP yang telah disusun pada awal kepengurusan.
Penyusunan Renstra didasarkan pada hasil evaluasi kegiatan sebelumnya dan prediksi masa mendatang yang materinya diperoleh dari berbagai pihak melalui berbagai teknik dan metode penggalian masalah.
Program kerja disusun setiap tahun pelajaran melalui rapat kerja pengurus.

BAB X

KEUANGAN
Pasal 15

Sumber keuangan MGMP TIK SMP/MTs berasal dari:

1.1 Iuran anggota yang nilai iurannya ditentukan lewat rapat anggota;

1.2 Pihak lain yang bersifat tidak mengikat

Pengurus mempertanggungjawabkan penerimaan, pengelolaan, dan atau penggunaan dana MGMP TIK SMP/MTs KOTA BATU kepada seluruh anggota di dalam rapat paripurna/pleno.
Laporan keuangan disampaikan secara tertulis oleh pengurus MGMP TIK SMP/MTs dalam rapat anggota paripurna/pleno.

BAB XI

LAMBANG DAN STEMPEL

Pasal 16

Lambang

Lambang organisasi dan stempel berbentuk bulat untuk MGMP TIK SMP/MTs Kota Batu.

BAB XII

PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN